tahapan perencanaan pembangunan nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah satu kesatuan tata cara perencanaan. tahapan perencanaan pembangunan nasional

Perencanaan yang baik dapat menjadi awal mula dari kegiatan pembangunan daerah yang berkelanjutan. KPBU dan Perencanaan. Oleh karena itu, penyusunan RKPD 2024 berpedoman pada : Rancangan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. meliputi pengertian dan tahapan perencanaan pembangunan sesuai perundang-undangan yang berlaku, model-model pembangunan dau konsep pembangunan. Viewers also liked (20) perencanaan pembangunan nasional. Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun. Dokumen ini menjelaskan tujuan, sasaran, strategi,. tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK. TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Pasal 8 Tahapan Perencanaan Pembangunan. blogspot. Tahapan pembangunan. Peraturan badan ini mengatur tentang ketentuan umum, tahap penyusunan RPJMN, sistem informasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. 2. Peluncuran tahap kedua dukungan Inggris terhadap inisiatif ini diumumkan oleh Menteri Inggris untuk Indo-Pasifik, Anne-Marie Trevelyan, dalam kunjungannya ke. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten,. termasuk rencana zonasi dan klaster pariwisata serta hubungan antarkawasan dan destinasi pariwisata. Hal itu dikatakan dalam diskusi nasional bertajuk "Evaluasi Kelemahan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) di Hotel Mercure, Tangerang Selatan. Tahap pembangunan 1920. Undang-Undang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional, Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional, Penyusunan dan Penetapan Rencana Kelembagaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional. Peran Penting Informasi Geospasial Sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sosial. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan. Apr 29, 2017. Kembali. Rasuna Said, Kav B-2, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920 Phone: +62 21 - 392 6252 Email: jdih@bappenas. Tahapan Penyusunan RPJP Pasal 2 Tahapan Penyusunan RPJP Daerah adalah sebagai berikut : a. 4. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Rencana. Tahapan yang krusial untuk menjamin bahwa APBDesa berpihak pada aspirasi rakyat adalah perencanaan pembangunan desa yang diawali dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa). Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas. Dalam. go. 2. Pada tahap awal pelaksanaan PermenPPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian. bappeda. 1. Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2020 8 MEKANISME KORTEKRENBANG 4 A. Tahap perencanaan dimulai dari: penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan. c. 17 bab 7 : ruang lingkup dan bentuk perencanaan pembangunan daerah. 1. (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana. 2512004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga. Tahap-tahap perencanaan pembangunan ini tentunya akan sangat membantu dan menunjang kelancaran suatu perencanaan. 2) Keynote Speech oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Pasal 13 1 RPJP Nasional ditetapkan dengan Undang-Undang. Jalan Sebagai Prasarana Transportasi, Alat Pertumbuhan Ekonomi Dan Alat Pertahanan Dan Keamanan b. PERENCANAAN PEMBANGUNAN II OLEH DRA. Persiapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Tahun 2024 (Pedum RPJPD, RPJMD dan RKPD); 3. 17/2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Nasion-al (PP No. Rita Erawati SUHARSO MONOARFA Berdasarkan UU No. About; Feedback; Contact; Tlp : (023) 2871478. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah satu kesatuan tata cara perencanaan. Tahap pertama berlangsung pada tahun 2022-2024. PERENCANAAN – PENGANGGARAN – PEMBANGUNAN NASIONAL – SINKRONISASI 2017 PERATURAN PEMERINTAH NO. Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN. Rasuna Said, Kav B-2, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920 Phone: +62 21 - 392 6252 Email: [email protected] PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Posisi pembangunan desa di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional belum jelas. (by RSD) Referensi:. UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (selanjutnya disebut UU SPPN) merupakan landasan hukum yang berlaku yang mengatur mengenai pembangunan nasional, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah. Haluan negara ini diperlukan sebagai pedoman dan tuntutan arah pembangunan secara ideologis atau substantif. 4. Ketimpangan hasil pembangunan Sekalipun pendapatan nasional dan pendapatan perkapita tinggi, bukan berarti kemakmuran masyarakat ikut. Tahapan Pembangunan Ekonomi. Dibawah merupakan beberapa dampak positif maupun negatif yang dipengaruhi akibat dari sebuah pembangunan ekonomi nasional. pembangunan, bahkan sampai tahap. perencanaan pembangunan nasional; tahapan perencanaan pembangunan nasional; penyusunan dan penetapan rencana; pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana; data dan informasi; serta ketentuan tentang kelembagaan. Dengan berpayung kepada UUD 1945. PERENCANAAN PENDIDIKAN - ResearchGate | Find and share researchA. Pembangunan nasional dilakukan melalui serangkaian tahapan yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan,. Perencanaan dan penganggaran APBN. TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 6 (1) RPJPD disusun dengan tahapan: a. Tahap awalnya aktivitas perencanaan ialah membuat naskah atau perancangan rencana pembangunan yang secara resmi adalah tanggung jawab tubuh perencana, baik BAPPENAS untuk tingkat Nasional dan BAPPEDA untuk tingkat Daerah. penetapan rencana; c. bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Proklamasi. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 33/2004; 2. 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Wujudkan Visi “Indonesia Emas 2045”, Pemerintah Luncurkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Program pembangunan infrastruktur dibagi dalam 3 tahapan, yaitu program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 28 Februari 2008 Nomor : 050/200/II/Bangda Kepada Yth. ASAS DAN TUJUAN 3. Fungsional Perencana Ahli Muda, Bappeda Provinsi NTB) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan wilayahnya. go. PP 42 tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional sebagai pendorong terlaksananya. keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. RPJMN 2020-2024 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan. 2 – Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jalan/1 2 1. TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4 (1) Rencana pembangunan daerah meliputi: a. 2. Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi: a. Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. 02/2016 tentang Petunjuk Penyusunan. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; h. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional PP No. Inggris Raya akan mengucurkan bantuan £27,2 juta atau sekitar Rp 514 miliar untuk Indonesia di Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon Tahap 2. Pembangunan nasional Indonesia adalah paradigma Pembangunan yang terbangun atas pengamalan Pancasila yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya. id, di awal kemunculannya, Orde Baru berfokus pada pembangunan ekonomi. 10. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan perencanaan yang baik dan pengerahan sumber daya yang tepat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang. c. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pemrakarsa adalah unit kerja yang mempunyai prakarsa untuk mengajukan usulan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan. penyusunan rencana; b. BAB IV TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Pasal 8 Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi: a. Berdasarkan peraturan tersebut, tahapan penyusunan Renstra K/L meliputi: a. Penyusunan. Pasal 11 (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat. 1) Tahap PJPT I* dengan jangka waktu 1 April 1969 – 31. KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. Buku ini juga menyajikan contoh-contoh dokumen PBJP dan gambar-gambar ilustratif yang memudahkan pembaca memahami materi. 17, LN 2017/NO. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah;Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Menara Bappenas Lantai 16 Jl. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan tahapan pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025 587 views • 12 slides Tahapan Perencanaan cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. 2. 8. Melansir laman sumber. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 2l ayat(2l,pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 2006 tentang Tata Cara. Dalam tahap ini, ilmu sosiologi diperlukan sebab sebuah rencana yang baik harus dilengkapi data dan. go. belajar. go. Perencanaan merupakan salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima). dadang-solihin. 2 Tahun 2012 tertulis bahwa terdapat empat tahapan pengadaan tanah, meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan. Peraturan ini berisi tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program pembangunan nasional yang harus dijadikan acuan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. 14 tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang No. Agenda Pembangunan Nasional RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015-2019 REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG. UU Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional a. BAB 2 PEMBAHASAN 2. Menteri adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional . penyusunan rancangan awal;. bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Proklamasi. 3. Lantas apa sich sesungguhnya pemahaman dari perencanaan pembangunan, apa maksudnya dan beberapa jenis perencanaan pembangunan, dan beberapa tahapan yang perlu dilewati dalam perancanaan pembangunan nasional dan daerah. BAB VI Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana (Pasal 28 – Pasal 30). penyusunan rencana; b. Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi: a. Perencanaan Pembangunan yang terdiri dari empat tahapan perlu diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tujuan pembangunan adalah untuk mengubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik. Pengertian tersebut memiliki arti bahwa pembangunan merupakan suatu proses perbaikan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa secara terencana. sederhana, perencanaan sebenarnya adalah suatu cara “rasional” untuk mempersiapkan masa depan. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. melakukan tahapan penyusunan RUU tentang SPPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. Penetapan Rencana RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan. Pengkajian yang lebih cermat akan mencakup strategi pembangunan, teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi, diagram yang menggambarkan proses. Kementerian PPN/Bappenas memulai penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai proses awal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 5. Dalam undang-undang No. /tahapan yang diawali dari Musrenbang tingkat Nagari, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah / Antar Perangkat Daerah dan Musrenbang tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi. 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional PP No. (3) Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan: a. RPJPN ini menjadi rujukan pembangunan lima tahunan yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN): RPJMN I Tahun 2005-2009, RPJMN II Tahun 2010-2014,. KLHS menghimpun masukan atas strategi pembangunan berkelanjutan dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Penggunaan dana desa tahun 2023 lebih diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat Musrenbang, adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. 3. penetapan rencana; c. Pasal 28 : Pengendalian dan Evaluasi memerlukan data pelaksanaan/realisasi yang didapatkan. perencanaan pembangunan nasional. Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian Negara/Lembaga untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga. id - Pemerintah Inggris bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi. HR. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dalam. Penyiapan. Tahap awalnya aktivitas perencanaan ialah membuat naskah atau perancangan rencana. 08/2020 Tentang Fasilitas Untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi. Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah (1) satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan; (2) untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan; (3) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024, terdapat tujuh. Tahap Perencanaan (ex ante). Selain itu, tujuan dari upaya pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan negara yang telah dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV, yaitu “…Melindungi segenap bangsa dan. Empat. 5 BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN. Hal ini tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1947, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Musrenbang adalah singkatan untuk musyawarah perencanaan pembangunan. Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi: a. Abstract. . Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan partisipatif diwujudkan antara lain melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di mana sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pemangku kepentingan. Berikut ringkasan pokok-pokok PP 17/2017. Bagaimanakah tahapan perencanaan 9. Pasal 3 Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020. Teknokratis, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Evaluasi diri. Pedoman Penyusunan HCDP ASN Perencana 2021 adalah dokumen yang berisi panduan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang bergerak di bidang perencanaan pembangunan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka melalui program Human Capital Development Plan (HCDP). penyusunan analisis kebutuhan, tahap pertama yang harus dilakukan adalah memastikan Proyek sudah tercantum dalam dokumen perencanaan pemerintah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional c. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 2. go. PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beber apa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan. Undang. 5 Bagian Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pasal 14 1 Menteri menyiapkan rancangan awal RPJM Nasional sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan nasional, kebijakan. RKPD. Upaya pencapaian sasaran tahapan RPJPN 2005-2025 tersebut tercermin dalam Visi Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2020-2024, yakni “Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L. com 12 Tujuan Praktis Perencanaan 1. SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHAP KE-4 RPJPN 2005-2025 (RPJMN 2020-2024). Kementerian PPN/Bappenas memprioritaskan peningkatan kualitas anak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui pemenuhan hak anak dan perlindungan. (2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud. (COO) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. PP No.